Baleg DPR “ Membegal” Konstitusi Oleh : Dr. Luthfi Yasid , SH, LLM

Jakarta,- ketikterkini.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI “kesambet”. Ia tetiba membegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah yang memungkinkan partai yang tidak punya kursi di DPRD dapat mencalonkan Kepala Daerah. Putusan MK No. 60 yang “mencerahkan demokrasi” ini justru mau dianulir oleh Baleg DPR RI.

Jelas sekali, Rapat Baleg DPR RI (21-22 Agustus 2024) yang akan membegal putusan MK No 60/2024, yang final and binding itu, serampangan, ugal-ugalan dan barbar.

Betapa tidak! MK satu-satunya lembaga hukum yang berwenang mutlak mengadili konflik konstitusi, justru keputusannya mau dianulir oleh DPR. Jika hal itu terjadi, jelas akan terjadi krisis konstitusi yang amat parah dan membahayakan negara.

Lalu, kenapa Baleg DPR berusaha menganulir putusan MK yang final and binding? Alasannya bisa ditebak.

Pertama, motif utama Baleg DPR RI adalah materi dan kekuasaan. Sebab dengan adanya putusan MK No. 60 tersebut, maka kartel partai politik untuk kepentingan Pilkada telah diamputasi oleh MK.

Kedua, selama ini untuk menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota maka sang calon harus membayar upeti dan mahar kepada partai politik dengan jumlah yang sangat besar. Dengan adanya putusan MK No. 60, peran partai politik dalam urusan Pilkada diminimalisir.

Ketiga, putusan MK adalah sejajar dengan UU dan sifatnya final and binding. Karenanya harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesaat setelah keputusan itu diketok. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat dianulir, bahkan oleh MK sendiri.

Dengan demikian, upaya busuk yang dilakukan oleh Baleg DPR RI untuk membahas revisi UU Pilkada serta upaya untuk mengambil keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, harus dihentikan.

Keempat, apa yang dilakukan oleh Baleg DPR RI hanyalah puncak gunung es dari carut-marutnya persoalan bangsa terutama dalam satu dasawarsa ini. Hal ini bukan saja mencederai nilai demokrasi, tapi juga inkonstitusional. Apa yang dilakukan Baleg DPR adalah tindakan pembusukan total (total decayed) atas prinsip negara hukum. Upaya yang dilakukan oleh Baleg DPR RI adalah sebuah anarkisme hukum (legal anarchism) yang berdampak jangka panjang dan mengancam demokrasi di tanah air.

Pemerintah Orde Lama, di bawah Presiden Sukarno pernah membubarkan DPR (Konstituante) melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dan Konstituante benar-benar lenyap di jaman itu. Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 23 Juli 2001, tapi sayang, dekrit Gus Dur tidak memiliki power of force, sehingga parlemen saat itu tetap bercokol dan berkuasa. Dua Presiden RI yang karismatik itu berhadapan vis a vis dengan DPR. Karena sikap DPR yang kekanak-kanakan dan ngawur. Sementara Presiden Jokowi saat ini justeru berangkulan dan berkolusi dengan DPR. Suatu perbedaan yang sangat mencolok!

Menghadapi kondisi tersebut di atas, semua elemen masyarakat, tidak ada jalan lain kecuali membangun kesadaran kolektif untuk menata kembali demokrasi demi menjaga mandat konstitusional dan marwah bangsa guna mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Semua elemen masyarakat — kelompok sipil, cendekiawan, advokat, buruh, petani, mahasiswa dan lainnya harus peduli dan bersuara demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini.

Perjuangan menegakkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan, kini saatnya harus digaungkan dan dilaksanakan serius. Kalau tidak, kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, menjunjung hukum, dan berkeadilan akan tenggelam.

Kebusukan, keculasan, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan rejim baik yang dipertontonkan maupun yang tersembunyi sudah seharusya kita perangi bersama. Kita harus menularkan keberanian itu kepada semua elemen masyarakat dan rakyat. Kita harus menegakkan justitia omnibus. Atau justice for all. Kadilan untuk semua. ( * )

Penulis : Ketua Umum Dewan Penggerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Alumnus Warwick University. UK/Dosen Tamu di Gakushuin.

Universiry. Tokyo.

Baleg DPR "Membegal" Konstitusi Oleh: Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LLM

Jakarta,- ketikterkini.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI “kesambet”. Ia tetiba membegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah yang memungkinkan partai yang tidak punya kursi di DPRD dapat mencalonkan Kepala Daerah. Putusan MK No. 60 yang “mencerahkan demokrasi” ini justru mau dianulir oleh Baleg DPR RI.

Jelas sekali, Rapat Baleg DPR RI (21-22 Agustus 2024) yang akan membegal putusan MK No 60/2024, yang final and binding itu, serampangan, ugal-ugalan dan barbar.

Betapa tidak! MK satu-satunya lembaga hukum yang berwenang mutlak mengadili konflik konstitusi, justru keputusannya mau dianulir oleh DPR. Jika hal itu terjadi, jelas akan terjadi krisis konstitusi yang amat parah dan membahayakan negara.

Lalu, kenapa Baleg DPR berusaha menganulir putusan MK yang final and binding? Alasannya bisa ditebak.

Pertama, motif utama Baleg DPR RI adalah materi dan kekuasaan. Sebab dengan adanya putusan MK No. 60 tersebut, maka kartel partai politik untuk kepentingan Pilkada telah diamputasi oleh MK.

Kedua, selama ini untuk menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota maka sang calon harus membayar upeti dan mahar kepada partai politik dengan jumlah yang sangat besar. Dengan adanya putusan MK No. 60, peran partai politik dalam urusan Pilkada diminimalisir.

Ketiga, putusan MK adalah sejajar dengan UU dan sifatnya final and binding. Karenanya harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesaat setelah keputusan itu diketok. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat dianulir, bahkan oleh MK sendiri.

Dengan demikian, upaya busuk yang dilakukan oleh Baleg DPR RI untuk membahas revisi UU Pilkada serta upaya untuk mengambil keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, harus dihentikan.

Keempat, apa yang dilakukan oleh Baleg DPR RI hanyalah puncak gunung es dari carut-marutnya persoalan bangsa terutama dalam satu dasawarsa ini. Hal ini bukan saja mencederai nilai demokrasi, tapi juga inkonstitusional. Apa yang dilakukan Baleg DPR adalah tindakan pembusukan total (total decayed) atas prinsip negara hukum. Upaya yang dilakukan oleh Baleg DPR RI adalah sebuah anarkisme hukum (legal anarchism) yang berdampak jangka panjang dan mengancam demokrasi di tanah air.

Pemerintah Orde Lama, di bawah Presiden Sukarno pernah membubarkan DPR (Konstituante) melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dan Konstituante benar-benar lenyap di jaman itu. Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 23 Juli 2001, tapi sayang, dekrit Gus Dur tidak memiliki power of force, sehingga parlemen saat itu tetap bercokol dan berkuasa. Dua Presiden RI yang karismatik itu berhadapan vis a vis dengan DPR. Karena sikap DPR yang kekanak-kanakan dan ngawur. Sementara Presiden Jokowi saat ini justeru berangkulan dan berkolusi dengan DPR. Suatu perbedaan yang sangat mencolok!

Menghadapi kondisi tersebut di atas, semua elemen masyarakat, tidak ada jalan lain kecuali membangun kesadaran kolektif untuk menata kembali demokrasi demi menjaga mandat konstitusional dan marwah bangsa guna mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Semua elemen masyarakat — kelompok sipil, cendekiawan, advokat, buruh, petani, mahasiswa dan lainnya harus peduli dan bersuara demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini.

Perjuangan menegakkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan, kini saatnya harus digaungkan dan dilaksanakan serius. Kalau tidak, kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, menjunjung hukum, dan berkeadilan akan tenggelam.

Kebusukan, keculasan, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan rejim baik yang dipertontonkan maupun yang tersembunyi sudah seharusya kita perangi bersama. Kita harus menularkan keberanian itu kepada semua elemen masyarakat dan rakyat. Kita harus menegakkan justitia omnibus. Atau justice for all. Kadilan untuk semua. ( * )

Penulis : Ketua Umum Dewan Penggerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Alumnus Warwick University. UK/Dosen Tamu di Gakushuin.

Universiry. Tokyo.

Maroko dan Jerman Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan Regional dan Internasional

RABAT,- ketikterkini.com - Direktur Jenderal Keamanan Nasional dan Pengawasan Teritorial, Abdellatif Hammouchi, melakukan kunjungan kerja ke Republik Federal Jerman pada tanggal 24-26 Juni. Selama berada di Jerman, Hammouchi mengadakan pembicaraan dengan pejabat dari Kepolisian Federal Jerman (Bundespolizei) dan Kantor Polisi Kriminal Federal tentang program memperkuat kerja sama keamanan bilateral.

Dalam kunjungan yang berlangsung atas undangan resmi pihak Jerman tersebut, Hammouchi mengadakan sesi pertemuan resmi dengan Presiden Bundespolizei, Dieter Roman, Kepala Kantor Polisi Kriminal Federal, Holger Münch, serta pejabat keamanan Jerman lainnya yang berspesialisasi dalam kontra-terorisme dan keamanan kegiatan olahraga. Demikian disampaikan pihak kata Direktorat Jenderal Keamanan Nasional dan Pengawasan Teritorial dalam siaran persnya.

Diskusi terfokus khususnya pada cara-cara memperkuat kerja sama bilateral, terutama dalam memerangi terorisme dan kejahatan lintas batas terorganisir, serta keamanan acara olahraga besar, kata sumber yang sama menambahkan.

Hammouchi dan rekan-rekannya dari Jerman juga meninjau kondisi kerja sama kepolisian mereka, serta tantangan keamanan regional dan internasional. Dirjen Keamanan Nasional dan Pengawasan Teritorial beserta delegasi yang mendampingi mengunjungi German Joint Counter-Terrorism Center di Berlin, dimana mereka diberikan pengarahan mengenai mekanisme kerja fasilitas ini dalam hal koordinasi antara berbagai aparat keamanan Jerman, dan prospek kerjasama dengan dinas keamanan Maroko dalam memerangi ancaman teroris pada dimensi lintas batas.

Kunjungan tersebut juga merupakan kesempatan untuk mengkaji peluang kerja sama antara Maroko dan Jerman di bidang keamanan olahraga, dan mekanisme pertukaran keahlian dan bantuan teknis antara kedua pihak dalam mengamankan acara-acara besar, tambah siaran pers tersebut.

Pada kesempatan ini, kepada Hammouchi dipaparkan segala hal tentang pengaturan keamanan dan standar keselamatan serta perlindungan yang diterapkan oleh kepolisian Berlin untuk mengamankan Piala UEFA, yang saat ini diselenggarakan oleh Republik Federal Jerman.

Untuk memperkuat kerja sama di bidang ini, delegasi keamanan tingkat tinggi Maroko yang dipimpin oleh Mr. Hammouchi melakukan kunjungan lapangan bersama Kepala Polisi Kriminal Federal ke fasilitas dan peralatan di Stadion Olimpiade Berlin, yang menjadi tuan rumah pertandingan Euro 2024. Selain itu, delegasi juga meninjau pusat manajemen operasi polisi yang mengawasi protokol keselamatan dan keamanan selama acara sepak bola.

Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan lanjutan Dinas Keamanan Maroko untuk menjadi tuan rumah acara olahraga dan keamanan global dan kontinental, dimulai dengan Sidang Umum Interpol ke-93, yang dijadwalkan tahun depan di Marrakesh. Selanjutnya akan diselenggarakan Piala Afrika 2025 dan terakhir Piala Dunia 2030 yang akan diselenggarakan bersama Spanyol dan Portugal.

Kunjungan resmi ini membuktikan pentingnya kerja sama keamanan bilateral antara Kerajaan Maroko dan Republik Federal Jerman, mengingat banyaknya bidang keamanan yang menjadi kepentingan bersama. Hal tersebut juga mencerminkan komitmen kuat Direktorat Jenderal Keamanan Nasional dan Pengawasan Teritorial terhadap upaya internasional untuk menetralisir resiko dan ancaman terhadap keamanan regional dan internasional kedua negara, demikian kesimpulan siaran pers tersebut. (PERSISMA/Red).

Jacob Ereste : *Kebiadaban Israel Masi Ditolerir Oleh Amerika Serikat*

Ketikterkini.com | Pengakuan Negara Spanyol, Irlandia dan Norwegia terhadap Palestina merupakan kemajuan dari kesadaran kemanusiaan yang patut diapresiasi oleh dunia Internasional seperti release yang mengungkap secara meluas pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Tujuan yang patut  dipuji dari ketiga negara Eropa ini sungguh mulia dengan mengakui keberadaan negara Palestina agar dapat diikuti oleh negara-negara lain di dunia.

Sikap Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang terkesan jeles dan sinis berkomentar, disampaikan dari Gedung Putih pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sesuai ketiga negara Eropa tersebut menyatakan kesiapan mengakui kemerdekaan Palestina. Reaksi Washington ini menandai kekecewaan Amerika Serikat terhadap Spanyol, Norwegia dan Irlandia itu.

Jake Sullivan, Penasehat Gedung Putih menyatakan setiap negara dapat membuat keputusan sendiri mengenai pengakuan negara Palestina. Namun menurut Joe Biden, negosiasi langsung oleh para pihak adalah cara yang terbaik. Bahkan dia percaya bahwa solusi dua negara yang menjamin keamanan Israel dan juga masa depan martabat serta keamanan bagi rakyat Palestina adalah cara yang terbaik untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas jangka panjang bagi semua orang di kawasan, kata Jake Sullivan.

Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris mengungkapkan dirinya sudah membicarakan dengan sejumlah pemimpin dari negara sahabat, terkait pengakuan terhadap Palestina ini. Seusai pernyataan bersama ketika negara Eropa itu, dia yakin negara-negara lain akan mendukung dan ikut membuat pernyataan serupa, kata Simon Harris, Rabu 22 Mei 2024. Dan Dewan Menteri Spanyol telah sepakat serta mengumumkan sikap pengakuannya  terhadap Palestina secara resmi pada 28 Mei 2024.

Padahal, Norwegia adalah sekutu paling dekat dengan Amerika Serikat. Mereka juga telah beberapa kali berupaya menengahi perdamaian antara Israel dengan Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Artinya, Amerika Serikat yang paling terdepan membela dan melindungi Israel mulai kehilangan pamor dan ditinggal oleh pendukungnya yang juga berhasrat menangguk banyak  keuntungan politik maupun ekonomi dengan menjual senjata dan peralatan serta perlengkapan  perang.

Jadi jelas pengakuan sejumlah negara seperti sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika, Asia termasuk Indonesia patut menekan Amerika Serikat untuk berpikir ulang, utamanya mengenai masalah hak asasi manusia yang makin terbuka sekedar bungkus dari keserakahan dan ambisi kekuasaan semata. Sedangkan Israel yang memang terkenal keangkuhan dan keras kepalanya itu wajar saja menjadi marah. Israel Katz selaku Menteri Luar Negeri Israel yang berjuluk agresor ini menyebut sikap Spanyol, Norwegia dan Islandia itu sebagai hadiah bagi Hamas yang telah menyulut kemarahan mereka karena telah diserang pada 7 Oktober 2023. Atas dasar inilah, ungkap Israel Katz yang menjadi dasar mereka hendak melumatkan Gaza seperti tindakan yang brutal hingga menewaskan tidak kurang dari 35 ribu orang dengan rincian mayoritas kaum wanita dan anak-anak secara keji dan sadis.

Meski begitu, Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa Barat telah berjanji akan mengakui Palestina, setelah status Yerusalem dan sengketa perbatasan antara Palestina dengan Israel diselesaikan. Artinya, untuk sementara waktu, peperangan dan keberingasan Israel masih tetap mereka tolerir untuk menutupi kerakusan mereka menangguk keuntungan politik maupun keuntungan ekonomi dari tetesan darah di Palestina.

Sungguh keji dan sungguh biadab !

Jakarta, 28 Mei 2024

Jacob Ereste : *Israeli barbarity tolerated by the United States*

Ketikterkini.com | The recognition of Spain, Ireland and Norway to Palestine is an advance in humanitarian awareness that deserves international appreciation as the release revealed widely on Tuesday, May 28, 2024. The laudable goal of these three European countries is indeed noble by recognizing the existence of the state of Palestine so that it can be followed by other countries in the world.

The attitude of the President of the United States, Joe Biden, who seemed rude and cynical in his comments, was conveyed from the White House on Wednesday, May 22 2024, in accordance with the three European countries declaring their readiness to recognize Palestinian independence. Washington's reaction marked the United States' disappointment with Spain, Norway and Ireland.

Jake Sullivan, White House Advisor, stated that each country can make its own decision regarding recognizing the state of Palestine. However, according to Joe Biden, direct negotiation by the parties is the best way. In fact, he believes that a two-state solution that guarantees Israel's security as well as a future of dignity and security for the Palestinian people is the best way to achieve long-term security and stability for everyone in the region, said Jake Sullivan.

The Prime Minister of Ireland, Simon Harris, revealed that he had discussed with a number of leaders from friendly countries regarding the recognition of Palestine. "After the joint statement by the European countries, he is confident that other countries will support and join in making similar statements," said Simon Harris, Wednesday 22 May 2024. And the Spanish Council of Ministers has agreed and announced its position of official recognition of Palestine on 28 May 2024.

"After the joint statement by the European countries, he is confident that other countries will support and join in making similar statements," said Simon Harris, Wednesday 22 May 2024. And the Spanish Council of Ministers has agreed and announced its position of official recognition of Palestine on 28 May 2024.

In fact, Norway is the United States' closest ally. They have also made several attempts to mediate peace between Israel and Palestine in recent times. This means that the United States, which is at the forefront of defending and protecting Israel, is starting to lose its prestige and is being left behind by its supporters who also want to reap many political and economic benefits by selling weapons and equipment and war equipment.

So it is clear that the recognition of a number of countries, such as a number of countries in the Middle East, Africa, Asia, including Indonesia, should pressure the United States to think again, especially regarding the issue of human rights, which is increasingly exposed as just a cover for greed and ambition for power. Meanwhile, Israel, which is known for its arrogance and stubbornness, naturally became angry. Israel Katz as the Israeli Foreign Minister, who is nicknamed the aggressor, said that the attitude of Spain, Norway and Iceland was a gift to Hamas which had sparked their anger because they were attacked on October 7 2023. It was on this basis, said Israel Katz, that they wanted to destroy Gaza. such as brutal actions that killed no less than 35 thousand people, the majority of whom were women and children in a cruel and sadistic manner.

Even so, the United States and a number of countries in Western Europe have promised to recognize Palestine, after the status of Jerusalem and the border dispute between Palestine and Israel are resolved. This means that for the time being, they will still tolerate Israel's wars and violence to cover up their greed for political and economic benefits from bloodshed in Palestine.

How cruel and truly barbaric!

Jakarta, 28 May 2024

Jacob Ereste : Persiapan Generasi Milenial Hari Ini Untuk Membuka & Masuk ke Gerbang Indonesia Emas Pada Tahun 2045

Ketikterkini.com | Untuk mengetuk dan membuka pintu masuk "Indonesia Emas" pada tahun 2045 -- saat Indonesia berusia seabad -- diperlukan kesiapan dan ketangguhan generasi hari ini membekali diri dengan ilmu, pengetahuan serta keterampilan yang mumpuni yang terbingkai dalam Budi pekerti yang luhur untuk membangun bangsa dan negara Indonesia tampil dalam berbagai segi kehidupan yang unggul, terdepan serta   kesadaran semua pihak untuk memposisikan Indonesia sebagai mercu suar dunia.

Karena itu bidang pendidikan hingga turunannya seperti pelatihan keterampilan yang berdaya guna, mulai dari kehidupan petani, nelayan serta butuh dan kaum profesional harus bangkit bersama mempersiapkan generasi pembuka dan pengelola "Indonesia Emas" yang telah dimimpikan jauh sebelum Indonesia merdeka hingga menjadi kesepakatan tekad bersama segenap elemen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan seluruh anak bangsa, seperti yang dipermanenkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan "Indonesia Emas" selama 20 tahun ke depan -- terbilang dari hari ini -- jelas waktunya tinggal satu generasi lagi. Sehingga harus dilakukan dengan semangat revolusioner yang kuat dan teguh, sebab pintu gerbang Indonesia Emas yang hendak dibuka itu, akan semakin berat dan sulit akibat perkembangan peradaban manusia yang semakin mendesak dan menggerus berbagai perangkat dari seluruh yang dilakukan untuk mempersiapkan diri secara bersama  membuka dan memasuki gerbang Indonesia Emas itu, tanpa satu pun dari elemen warga bangsa Indonesia yang boleh tertinggal atau ditinggalkan.

Agaknya, inilah yang dimaksud para pendiri republik ini dahulu dari tujuan pembangunan semesta yang menyeluruh serta komprehensif tanpa harus menggusur atau merusak jagat raya milik Indonesia yang sungguh kaya raya ini. Maka itu, rinciannya mulai dari rakyat yang paling jauh tertinggal -- seperti mereka yang terus setia merawat kampung halamannya masing-masing, harus mendapat prioritas pertama, yaitu petani, nelayan dan buruh serta pekerja kreatif -- pengrajin -- yang setia  mengelola bahan mentah lokal untuk konsumsi nasional dan internasional dengan kemampuan bersaing yang kuat dalam mekanisme pasat yang sehat. Karena itu peranan pemerintah untuk memberi perhatian serta dukungan yang nyata sangat diperlukan agar bidang industri kecil yang dikelola oleh warga masyarakat, tidak cuma sekedar dilindungi, tapi diasuh untuk menjadi bagian dari solo guru bangsa menghadapi pertarungan global dengan bangsa asing. Dari perspektif inilah, arus deras tenaga kerja asing patut dibatasi untuk membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal -- serta merek yang menjadi tenaga kerja di negeri asing -- untuk dapat mengisi sepenuhnya hasil pembangunan dalam upaya membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di dalam negeri sendiri.

Bahkan, akan menjadi lebih ideal lagi bila pemerintah berkenan  memanggil seluruh anak bangsa Indonesia yang telah memiliki reputasi dan karier serta kemampuan profesi yang berada di negeri orang itu untuk ikut membangun negerinya sendiri. Setidaknya dengan gerakan yang lebih bersifat revolusioner ini, khayalan segenap anak bangsa untuk memasuki gerbang Indonesia Emas yang di angan-angan itu tidak sekedar mimpi belaka. Maka gerakan yang nyata harus sudah dilakukan mulai  hari ini agar dapat segera bergulir untuk  mendekat pada realitas yang kongkrit. Bukan bulan dan khayalan kosong.

Lebak, 25 Mei 2024

Jacob Ereste : *Mimpi Indonesia Emas 2045 Sambil Mengkhayal Makan Siang Gratis*

Ketikterkini.com | Memimpikan "Indonesia Emas" pada Tahun 2045 itu artinya generasi yang lahir antara tahun 2.000 hingga hari ini 2024 adalah mereka yang akan menikmati kondisi dan situasi "emas" itu, atau justru yang menjadi generasi pemikul beban dari mimpi yang tidak terwujud, atau bahkan menjadi beban sejarah, ekonomi, politik termasuk budaya dan agama yang mungkin semakin kacau akibat benturan peradaban yang semakin keras.

"Tahun Emas Indonesia" pada 2045 itu jelas terbilang dari hitungan tahun 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya, setelah melalui usia sebab kemerdekaan diproklamasikan, mimpi keemasan itu pun masih berada diujung mimpi yang belum jelas dan belum pasti. Karena kalkulasi dari jumlah stunting, program makan gratis hingga uang sekolah dan kuliah yang mahal, sangat mencemaskan mimpi itu sekedar mimpi, karena sulit untuk membayangkan kualitas sumber daya (kemampuan) manusia Indonesia sejak hari ini hingga 20 tahun ke depan bisa diperbaiki secara signifikan bagi generasi yang kelak akan menyambut bilangan tahun emas Indonesia pada tahun 2045. Sementara kondisi ekonomi hari ini semakin memburuk, bahkan menjadi ancaman yang sangat mencemaskan. 

Kegagalan mengatasi masalah kemiskinan jelas ditandai keriuhan pemerintah untuk menyediakan makan siang gratis -- jika tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kepanikan -- karena jika benar angka kemiskinan di Indonesia telah menembus angka 83 juta orang, artinya situasi dan kondisinya yang nyata adalah sudah berada pada tingkat yang gawat. Sebab hampir sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia artinya dalam kondisi dan situasi menahan lapar agar tidak melakukan tindak kriminal hanya untuk memenuhi kebutuhan perut yang tak mungkin terus ditunda. 

Lalu bagaimana dalam kondisi dan situasi kritis seperti itu masih harus memimpikan kecerdasan, kepandaian dan keahlian melalui lembaga pendidikan -- setidaknya untuk mencapai pendidikan lanjutan tingkat atas -- apalagi universitas ! Padahal untuk mempersiapkan sumber daya kemampuan, keterampilan hingga kecerdasan dan keahlian generasi yang bertumbuh, jelas tidak mudah dan tidak gampang, lantaran harus melalui proses yang panjang dan kerja ekstra keras untuk mulai  mempersiapkannya.

Lebih dari itu, berbagai kendala dari upaya untuk mempersiapkan generasi penyambut era Indonesia emas itu, sudah dihambat oleh kualitas dan kuantitas gizi buruk yang telah menjadi hantu penghadang, lalu keseriusan untuk memprioritaskan kesempatan belajar -- baik disekolah menengah kejuruan yang bermutu, apalagi untuk belajar sampai tingkat universitas -- toh sudah terganjal pula oleh biaya yang tidak terjangkau oleh warga masyarakat kebanyakan di Indonesia.

Sementara di luar, ribuan atau bahkan telah jutaan jumlah tenaga kerja asing yang dibiarkan mengambil alih lapangan kerja yang harus diprioritaskan kepada pribumi atau anak bangsa Indonesia sendiri -- sehingga pada saat usai mengikuti pendidikan formal atau pun pendidikan non formal -- tetap tidak dapat diharap mengubah nasib warga bangsa Indonesia yang patut menikmati buah kemerdekaan yang -- kalau pun kelak ada -- sudah dapat dipetik pada tahun Indonesia Emas itu nanti.

Memimpikan masa keemasan Indonesia pada usia sebab setelah kemerdekaan, agaknya sekedar  bilangan mistik yang tidak cukup rasional, mengapa harus selama itu dicapai. Mengapa pada pada usia seperempat abad atau setengah abad saja misalnya -- sehingga tidak terkesan cuma sekedar spekulatif belaka, untuk tidak dikatakan iseng atau latah, sehingga masa happy segenap warga bangsa yang telah merdeka tidak dapat segera menikmati buah kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu kita dengan segenap pengorbanan serta pertaruhan jiwa dan raga.

Sehingga praduga buruk atas janji Indonesia Emas yang baru akan dinikmati pada 20-an tahun itu, seperti ingin memberi permaafan terhadap kesalahan dan kekeliruan atau bahkan keculasan untuk menikmati sendiri kerakusan dari rezim penguasa yang silih berganti mengangkangi negeri ini. Setidaknya bagi setiap warga bangsa Indonesia yang tidak lagi bisa melampaui usia 20-an ke depan, pasti tidak akan menikmati masa keemasan yang dimimpikan hari ini pada tahun 2045.  Atau bahkan, hanya sekedar untuk menyaksikan mimpi kegemilauan negeri yang kaya raya ini, justru mungkin terjerembab dan ambruk, akibat tata kelolanya yang sembrono dan ngawur, seperti pelaksanaan Pemilu  yang menanda puncak dari kekecewaan serta ketidak-percayaan rakyat Indonesia yang telah menjadi catatan sejarah kelam sampai kapan pun.

Ujung Kulon, 24 Mei 2024

Inna lilla hi wa Inna ilaihi Raji'un, Sahabat GMRI Berduka

Ketikterkini.com | Sahabat dan kerabat GMRI dan Perkumpulan Persaudaraan Spiritual Nusantara ikut berduka atas wafatnya Bupati Kuningan (2013-2018)  pada hari Kamis, 23 Mei 2024, setelah menjalani perawatan di RS. Imanuel, Bandung.

Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, sesuai dengan perbuatan dan prestasi beliau membangun Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan keluarga yang ditinggal mendapat kekuatan iman. Amin.

Atas nama seluruh sahabat dan kerabat GMRI dan Perkumpulan Persaudaraan Keluarga Spiritual Nusantara.

Sri Eko Sriyanto Galgendu, Pemimpin Spiritual Nusantara

Memasuki Wilayah Pengembaraan Spiritual Yang Mengasyikkan

Ketikterkini | Memang memasuki wilayah pengembaraan spiritual yang mengasyikkan ungkap Pakmo, tidak berarti sepenuhnya bisa mengabaikan bekal kecerdesan intelektual yang acap ikut mengacaukan jalan spiritual menuju puncak panorama yang indah dan mengasyikkan itu. Sebab kecerdasan intelektual cukup rentan terhadap bujuk rayu kenikmatan duniawi yang sangat dominan menyesatkan.

Sebab wilayah jelajah spiritual cukup signifikan berbeda dengan wilayah jelajah intelektual yang mengedepankan daya nalar otak. Sedangkan wilayah jelajah  spiritual sepenuhnya berpedoman pada batin yang meliputi rasa, insting, naluri, firasat dan empati yang sulit ditakar atau diukur dalam bilangan hitungan kuantitatif maupun kualitatif.

Jadi bekal utama pengembaraan spiritual adalah keyakinan terhadap Tuhan sebagai penguasa alam semesta dan seisinya, termasuk semua jenis mskhluk yang terlihat mapun yang tidak terlihat, hingga makhluk yang memiliki akal pikiran sampai pada makhluk yang tidak punya hawa nafsu serta mskhluk yang cuma mempunyai birahi semata.

Agaknya, karena itulah manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna hingga layak disebut khalifah Allah SWT di muka bumi, ditandai dengan khas mrmpunyai akal budi untuk membangun dan menjaga etika, moral dan akhlak mulianya sebagai karunia Tuhan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, termasuk malaikat dan iblis sekalipun sevagai pendamping manusia di dunia maupun di akherat kelak.

Atas dasar inilah, etika, moral dan akhlak mulia manusia menjadi bekal utama dalam pengembaraan spiritual yang tidak boleh diabaikan. Karena pengembaraan spiritual itu sendiri merupakan bagian dari upaya untuk menjaga etika, moral dan akhlak mulia sebagai manusia untuk mendekati nilai-nilai kesempurnaan yang dianugrahi oleh Tuhan.

Lantaran itulah, semua manusia yang percaya pada ajaran dan tuntunan agama apapun yang diturunkan dari langit, biss jalan bersama dalam pengembaraan spiritual menuju Tuhan. Maka itu, kebersihan hati, ketulusan jiwa, keikhlasan batin yang ugahari, ikhlas dalam kesabaran yang teguh dengan keyakinan yang teguh. Sebab hanya dengan begitu jalan pengembaraan untuk mendekat kepada Tuhan, insyaallah dirido'i-Nya.

Cilegon, 21 Mei 2024

Memasuki Wilayah Pengembaraan Spiritual Yang Mengasyikkan

Ketikterkini.com | (Satu) Kesadaran, pemahaman dan pendalaman spiritual dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Pengalaman Pakmo misalnya yang pernah dituturkan secara gamblang sesungguhnya bisa dimulai dari pemahaman hingga kemudian jauh membawa kesadaran menelusuri dimensi spiritual tentang banyak hal yang dapat ditemukan mulai dari sendiri hingga orang lain, bahkan jagat raya hingga lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Pakmo mengalami kesadaran spiritual justru ketika merasa ada gangguan dari pencernaan, hingga sulit membuang air besar. Ketika waktu membuang air besar sudah mengalami kemacetan sampai tiga hari, Pakmo mulai menyadari bahwa dirinya sungguh tidak berdaya terhadap  kekuasaan Tuhan yang mampu melakukan, menghentikan bahkan mematikan sama sekali kehidupan manusia secara lahir maupun bathin.

Lalu pemahaman Pakmo terhadap hal-hal yang bersifat lahiriyah semakin meyakinkan bahwa pada bagian yang lain itu ada sesuatu yang bersifat batiniah. Maka itu, pemahaman Pakmo terhadap segala yang tidak terjangkau oleh akal manusia, itulah yang bisa dia simpulkan dari apa yang dapat dikatakan masuk dalam wilayah spiritual.

Karena dalam pemahaman Pakmo, sesuatu yang tidak terjangkau oleh kemampuan akal pikiran manusia, itulah  yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang bermakna spiritual.

Spiritual itu sendiri ternyata bersemayam di dalam hati sebagai pengendali rasa, pemantik getaran jiwa, atau pengungkit rasa sedih dan simpati yang tidak bisa dilihat wujud nyatanya kecuali dilakukan oleh yang bersangkutan.

Begitulah menurut Pakmo, pengalaman spiritual yang dia alami dalam bentuk yang paling sederhana, bermula dari masalah untuk membuang air besar yang macet. Sehingga dia pun sempat menyimpulkan bahwa sesungguhnya manusia yang paling merdeka sekalipun tidak sepenuh berdaulat atas dirinya sendiri. Toh, hanya ingin buang hajat saja bisa macet sampai berhari-hari hingga sadar bila hidup dan matinya manusia itu sepenuhnya ada pada kuasa Tuhan semata..

Jadi, untuk memasuki  wilayah spiritual yang sangat luas dan jauh serta tinggi jangkauan  jelajahnya, bisa saja dimulai dari suatu kesadaran, menyusul kemudian memasuki tahapan pemahaman hingga kemudian terus melakukan pendalaman yang acap disebut banyak orang semacam pengembaraan spiritual untuk menemukan hal-hal yang lebih spektakuler kegaibannya. Sebab hanya dengan begitu sensasi spiritual akan menjadi sangat indah.

Banten, 20 Mei 2024

Kabar Duka, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un

 

Ketikterkini.com | Telah berpulang ke Rachnatullah Kakanda kami Prof. Dr. H. Salim Said, pada Hari Sabtu pukul 19.33 di RS. Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat.

Almarhum dikenal sebagai toloh pers, pengamat perfilman dan politik Indonesia, guru besar serta diplomat.

Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada Hari Minggu, 19 Mei 2024, pukul 10.00.

Jenazah kini telah disemayamkan di Rumah Duka, Komplek Wartawan, Jl. Redaksi No. 149, Cipinang, Jakarta Timur.

Kami yang beduka

Jacob Ereste sekeluarga

PT. Gadai Jadi Berkah Yang Mencekik dan Menjebak Peminjam

Pemerintah harus segera melarang praktek pegadaian swasta yang sangat mencekik rakyat. Karena itu, pengadaan  Jawatan Pegadaian yang dikelola pihak pemerintah harus diperbanyak, agar masa sulit yang diderita oleh rakyat bisa dibantu serta diringankan.

Kesulitan ekonomi yang mendera Indonesia sekarang ini bisa memperbanyak rakyat menjadi korban mangsa pegadaian swasta yang sangat mencekik dan menjerat rakyat yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi yang memang tengah parah di Indonesia. Konfirmasi kepada pihak pimpinan -- karena tiga karyawan yang bertugas sebagai pelayan tidak mampu memberi jalan keluar -- juga tetap berkukuh dengan prinsip dan pendapatnya, bahwa waktu jatuh tempo dalam perjanjian peminjaman tidak berdasarkan tanggal yang tertera pada surat perjanjian, tetapi dihitung 30 hari setiap bulan. Artinya, tanggal 18 Maret 2024 itu, dinyatakan telah jatuh tempo dan harus dikenakan bunga berbunga yang makin membengkak jumlahnya, tidak lagi sebesar Rp 165.000, tetapi harus dibayar sebesar Rp. 240.000.

Contoh dari praktek pegadaian swasta yang sangat mencekik rakyat yang membutuhkan pinjaman yang bersifat darurat itu seperti terjadi pada seorang peminjam dari pegadaian swasta  PT. Gadai Jadi Berkah di Outlet Leo Baru, Tangerang. Untuk pinjaman sebesar Rp 1.500.000 saat peminjaman pun sudah dikenakan bunga sebesar 11 persen dengan pemotongan tunai dari jumlah pinjaman. Maka untuk pinjaman sebesar Rp 1.500.000 uang cash yang dapat diterima hanya sebesar Rp 1.336.000.

Celakanya bunga setiap bulan yang harus dibayar tidak cuma sebesar Rp. 165.000,-, tetapi waktu pinjaman yang dianggap melewati satu bulan dengan bilangan 30 hari tak cuma sebesar Rp. 1.65.000, tetapi dikenakan bunga tambahan karena hitungan melebihi 1 hari dari jumlah 30 hari yang dianggap berlalu setiap bulan. Karena itu, brsaran bunga yang dikenakan menjadi sebesar R. 240.000.

Padahal, tanggal jatuh tempo yang tertera dalam surat perjanjian seharusnya tetap pada tanggal 18 setiap bulan seperti waktu peminjaman dimulai pada 17 Maret 2024. Padahal, saat peminjam hendak membayar bunga ketiga pada 18 Mei 2024, pihak pegadaian menganggap telah melewati waktu, (karena harus dihitung 30 hari setiap bulan), sehingga harus dikenakan denda bunga tambahan dari biasanya Rp 165.000 setiap bulan menjadi Rp 240.000 untuk pembayaran bunga bulanan pada 18  Mei 2024.

Praktek usaha pegadaian yang dikelola oleh pihak swasta seperti PT. Gadai Jadi Berkah Outlet Leo Baru, Tangerang ini tetap berkukuh dengan prinsip renten yang dipraktekkannya dengan mengenakan bunga berbunga denda atas dasar hitungan pinjaman yang melebihi 30 hari lamanya. Jadi pengabaian pada tanggal perjanjian seperti yang tertera dalam surat gadai itu dianggap tidak jadi pengikat dalam  kesepakatan.

Karena itu, usaha PT. Gadai Jadi Berkah Outlet Leo Baru, Tangerang patut ditinjau ulang izin usahanya oleh pemerintah daerah setempat. Supaya tidak semakin banyak korban yang dijadikan mangsa pemerasan.

Tangerang, 18 Mei 2024

Sejumlah Agenda Aspirasi Emak-Emak Indonesia Dari Acara Halal Bi Halal Hingga Calon Gubernur DKI Jakarta & Mukernas

Acara Halal Bi Halal Aspirasi Emak-emak Indonesia yang berlangsung pada hari Jum'at, 17 Mei 2024 di Sekretariat Jl. Pati No. 26, Menteng, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah pengurus daerah mulai Banten, Bogor, Bekasi hingga Depok serta Jawa Tengah dan Sumatra Selatan termasuk dari Bangka dan Belitung.

Segenap hadirin yang hadir sepakat untuk lebih menggencarkan perjuangan Aspirasi Emak-emak Indonesia untuk meneruskan Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Anti Islamophobia yang diserukan pada tanggal 15 Maret 2022. Karena itu, tanggal tersebut diharap oleh Aspirasi Emak-emak Indonesia dapat segera diterima oleh pemerintah untuk masuk dalam kalender nasional dan dijadikan hari libur nasional.

Setiap Tanggal 15 Maret perlu dapat  diperingati Sebagai Hari Anti Islamophobia, agar dapat diingat oleh setiap orang, bahwa sikap ketakutan terhadap Islam tidak perlu dieksploitasi sehingga terus mengesankan buruk terhadap Islam. Karena sejatinya Islam yang sesungguhnya adalah Rachmatan Lil Alamin bagi seluruh umat manusia, ungkap Wati Imhar Burhanudin yang memimpin langsung acara Halal Bi Halal yang cukup meriah dan mengesankan ini.

Karena menurut Wati Imhar Burhanudin, Ketua Umum Aspirasi Emak--emak Indonesia yang akan segera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional dalam waktu dekat, bahwa penetapan hari libur Nasional pada setiap tanggal 15 Maret akan mengingatkan juga bagi umat agama lain bila sikap memberi kesan buruk terhadap agama yang ada di Indonesia tidak sepatutnya terjadi dan dilakukan oleh siapa pun terhadap agama apapun.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tentu dapat dijadikan standar rujukan bila masih harus dikesankan yang buruk dan jahat. "Apalagi untuk agama yang terbilang minoritas, pasti akan lebih rentan mendapat perlakuan yang tidak baik dan akan terus dikesankan selalu buruk dan jahat".

Tampil juga  Toiyibah, Ketua Aspirasi Provinsi Banten, Titik Hariyati, Rosalinda wakil Aspirasi Sumatra Barat,  Royaningrum, dari  Aspirasi perwakilan Cibubur, Hasanah Wakil Aspirasi dari Sumatra Selatan. Lalu Maisyaroh mewakili Aspirasi Jakarta Pusat, dan Kanti mewakili Aspirasi Jawa Tengah.

Wardah mewakili Aspirasi Emak-emak Indonesia dari Bekasi, siap untuk mensosialisasikan hari libur nasional dapat segera resmi diberlakukan di Bekasi. Demikian juga Zubaidah, Aspirasi Emak-emak Indonesia perwakilan Cirebon, sehingga sikap inti Ku Islam tidak terulang seperti yang pernah dialami oleh umat Islam dengan berbagai stempel atau stigma teroris dan sebagainya itu.

Hadir juga perwakilan Aspirasi dari Bangka dan Belitung. Menyusul kemudian wakil Aspirasi dari Sumatra Selatan. Hingga akhirnya pernyataan sikap untuk memperjuangkan hari libur nasional pada setiap tanggal 25 Maret dilontarkan juga oleh Aspirasi dari Jakarta Pusat.

Dalam kebulatan tekat Aspirasi Emak-emak Indonesia ini, hadir juga Prof. Dr. Eggy Sujana, Benz Jons Sastranegara serta sejumlah aktivis lain yang konsen mendukung perjuangan Aspirasi. Dan gagasan untuk referendum tentang rencana kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dikemukakan Prof. Dr

 Eggy Sujana yang disambut antusias oleh segenap hadirin sekaligus mendaulatnya untuk menjadi kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.

Gagasan Bunda Jatiningsih ini, mendapat sambutan positif untuk segera mensosialisasikan dan menghimpun dukungan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari bilik independen seperti yang sedang dilakukan Komjen Pol. (Purn) Dharma Pongrekun.

Menurut Jatiningsih, 

 Anti Islamophobia, seperti yang sudah digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dapat menjadi muatan kampanye sekaligus kewajiban dukungan kepada calon kandidat Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, Eggy Sujana berjanji akan mengutamakan pemberlakuan hari libur nasional untuk memperingati hari Anti Islamophobia di mulai dari Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Benz Jons Sastranegara, sebenarnya tidaklah sulit bagi Presiden untuk menerbitkan ketetapan hari Anti Islamophobia pada setiap tanggal 15 Maret dijadikan hari libur nasional, imbuh Benz Jons Sastranegara meyakinkan. Maka itu, mau atau tidak Presiden melakukan penetapan hari libur nasional agar warga masyarakat luas bisa terus mengenang resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB itu, tandasnya.

Menteng, 17 Mei 2024

Mentan Ajak Berbagai Pihak Lapor ke Wartawan Distributor Pupuk Nakal

BANDUNG, KETIKTERKINI.com | Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak berbagai pihak untuk ikut mengawasi proses pendistribusian pupuk subsidi yang sekarang ini sudah semakin bertambah 100 persen. Mentan menginginkan, penyaluran pupuk tidak terhambat akibat ulah kenakalan distributor, pengecer maupun pihak tertentu yang dapat merugikan petani dalam berproduksi.

"Kalau nanti ada yang mempersulit lapor ke wartawan biar cepat sampai ke saya. Sampaikan ke wartawan ada yang nakal dari distributor maupun pengecer. Semua harus berkontribusi pada merah putih di sektor pangan, termasuk para wartawan," ujar Mentan dalam apel siaga alsintan di Markas Komando Daerah Militer III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat ( Jabar ), Selasa, (07/05).

 

Mentan mengaku setiap hari dirinya melakukan monitoring baik melalui kegiatan di lapangan maupun membaca informasi lewat media. Dia tidak ingin kecolongan dengan praktek kotor para distributor yang menyalahgunakan penjualan dan berujung pada kerugian.

 

"Setiap hari aku monitor lewat media, kalau ada keluhan langsung aku kirim ke direktur, kirim ke kadis, kemudian ke Bupati atau Gubernur. Jadi, pupuk ini harusnya sudah selesai karena tambahannya 2 kali lipat," katanya.

 

Mentan mengatakan tambahan alokasi pupuk saat ini mencapai 28 triliun atau naik 100 persen. Dengan begitu, total pupuk yang tersedia menjadi 9,55 juta ton dari yang tadinya hanya 4,5 juta ton. Menurut Mentan, semua tambahan ini adalah perjuangan dan doa para petani sekaligus kebaikan Presiden Jokowi terhadap sektor pangan dalam negeri.

 

"Sekali lagi jangan sakiti rakyat, jangan sakiti petani. Yang coba-coba berbuat curang aku pastikan izinnya dicabut. Dan aku pertaruhkan jabatan saya. Kenapa?

Kami yang memperjuangkan mati-matian. Tahu, Bapak Ibu, tidak mudah 5 bulan kami perjuangkan nasib petani. Alhamdulillah, Bapak Presiden setuju. Presiden kita sudah begitu baik pada kita," katanya.

 

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan terimakasih atas perhatian dan bantuan Mentan Amran dalam meningkatkan produksi di Jawa Barat terutama atas perjuangan tambahan alokasi pupuk subsidi. Menurutnya, pupuk merupakan faktor penting dalam meningkatkan berbagai produksi di Kabupaten Bandung.

 

"Saya juga menyampaikan terimakasih kepada para petani karena terus berproduksi luar biasa. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri ini akan menambah semangat kami dalam memperkuat pangan nasional," jelasnya.

Sumber : ( Kementerian Pertanian )

Hendry Ch Bangun Dkk Terbukti Korupsi Rp. Rp 1.771.200.000

Jakarta,- ketikterkini.com | Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI), Hendry Ch. Bangun, telah terbukti menggelapkan dana hibah dari Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp. Rp 1.771.200.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan para gerombolan koruptor di organisasi pers binaan Dewan pecundang Pers, yang disampaikan ke berbagai media hari ini, Selasa, 23 April 2024.

Bersama Hendry Ch Bangun, ikut terseret dalam kasus korupsi uang rakyat itu adalah Sekretaris Jenderal PWI, Sayid Iskandarsyah; Wakil Bendahara Umum PWI, M. Ihsan; dan Direktur UMKM PWI, Syarief Hidayatullah. Dalam keputusannya, Dewan Kehormatan PWI memberikan sanksi kepada keempat dedengkot koruptor itu untuk mengembalikan uang tersebut dalam waktu 30 hari kerja sejak keputusan itu diterima yang bersangkutan.

(Koruptor Hendry Ch Bangun - red) ‘Wajib mengembalikan, secara tanggung renteng bersama dengan Saudara Sayid Iskandarsyah, Saudara M Ihsan, dan Saudara Syarif Hidayatullah, uang senilai Rp1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima putusan Dewan Kehormatan ini.’ Demikian bunyi poin kedua dari keputusan itu.

Merespon hal tersebut, pegiat jurnalisme anti korupsi, Wilson Lalengke, yang dikenal getol mempersoalkan perilaku koruptif PWI dan Dewan Pers selama ini, mengatakan bahwa keputusan Dewan Kehormatan PWI ini cukup baik, walaupun hakekat keputusan itu dinilainya banci. “Mengapa dinilai baik? Karena dokumen ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dengan memproses para perampok uang rakyat bertameng UKA-UKA (UKW – red) illegal itu. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan pihak terkait penyelamatan uang rakyat harus segera ambil tindakan, jangan takut memperoses para oknum pengurus PWI korup itu,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Selasa, 23 April 2024.

Mengapa disebut keputusan banci? “Seharusnya keputusan Dewan Kehormatan PWI adalah memberhentikan dengan tidak hormat Hendry Ch Bangun dari jabatan Ketum PWI dan membubarkan organisasi pers peternak koruptor itu,” tegas Wilson Lalengke.

Alasanya, sambung dia, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ini sama dengan mencuri uang milik 285 juta rakyat Indonesia. Anda bayangkan berapa banyak warga bangsa ini yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesulitan mendapatkan makanan sehari-hari, tidak punya rumah, anak-anak terlantar, bangunan-bangunan sekolah roboh tidak tersedia uang untuk memperbaikinya, jalan-jalan rusak, dan berbagai fasilitas umum yang butuh biaya pengadaannya.

“Sementara itu, para koruptor di organisasi pers PWI yang sejatinya harus menjadi suluh bagi bangsa dan negara ini untuk anti korupsi justru dengan sesuka perutnya, tanpa hati nurani mengambil uang-uang rakyat untuk kepentingannya sendiri. This is an extraordinary crime yang harus ditindak secara extraordinary juga,” tegas Wilson Lalengke lagi.

Harapan terakhir adalah pada aparat penegak hukum. “Polri, Kejaksaan, dan KPK harus segera menindak-lanjuti informasi yang tertuang dalam surat keputusan Dewan Kehormatan PWI itu,” pungkas trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, mahasiswa, PNS, wartawan, ormas, dan masyarakat umum itu. (APL/Red

Gelar Pelatihan Dasar Jurnalistik, Ketua DPW Perjosi Apresiasi Langkah Lintas TV-Sulsel

Makassar,- ketikterkini.com - Menyikapi betapa pentingnya memahami tentang teknik dasar karya Jurnalistik sehingga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi) Sulawesi Selatan, Hamka Hamid mengapresiasi serta memberikan dukungan terhadap Media Lintas TV Sulsel yang akan menyelenggarakan Pelatihan Dasar Jurnalistik pada tanggal 11 Mei 2024 di Makassar mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Perjosi pada acara halal bihalal di kediamannya, Hamka Hamid mengatakan "Saya sangat mendukung rencana kegiatan Pelatihan Dasar Jurnalistik yang akan diselenggarakan Crew Media Lintas TV Sulsel karena Ini merupakan langkah yang sangat baik untuk menopang lahirnya generasi jurnalis yang insya ALLAH berkualitas, profesional dan berintegritas di Sulawesi Selatan," Kata Hamka.

Sementara itu, Hamdan selaku Pimpinan Lintas TV Sulsel  menjelaskan "Kami rencana mengadakan pelatihan dasar jurnalist sebagaimana langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas karya Jurnalis dan sekaligus akan melakukan perekrutan terhadap jurnalis yang berkualitas," Kata Hamdan.

Lanjut Hamdan menambahkan "Kami berharap acara ini nantinya dapat berjalan baik dan lancar agar bisa melahirkan generasi jurnalist yang handal serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia jurnalistik khususnya di Sulawesi Selatan," harap Hamdan.

Sebelum mengakhiri, Pimpinan Lintas TV-Sulsel menjelaskan "Tujuan Pelatihan Dasar Jurnalistik yang akan diselenggarakan Lintas TV Sulsel diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para calon jurnalis serta menjadi wadah untuk mengembangkan bakat-bakat jurnalistik yang ada di daerah," Pungkasnya.(Saleh).

Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal"

Jakarta – kerikterkini.com - Sejumlah pihak yang konsern dengan pemberantasan tindak pidana korupsi berencana segera melaporkan para oknum pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke aparat penegak hukum. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, meminta agar pihak terkait mempertimbangkan untuk mencegah-tangkal (cekal) ke luar negeri para oknum PWI terduga koruptor, Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, dan gerombolannya.

Dari informasi yang diterima media ini, Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Drs. KRH HM. Jusuf Rizal, S.H., S.E., M.Si, melalui pesan WhatsApp-nya menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan korupsi yang dilakukan oleh para oknum pengurus pusat PWI. “Kami akan segera bergerak ke Mabes Polri untuk menindaklanjuti temuan dan informasi tentang kasus penyelewengan dana hibah BUMN ini,” ujar Jusuf Rizal yang juga adalah Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).

Menurut dia, dugaan pelanggaran pidana yang dapat dipersangkakan adalah pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dugaan pelanggaran pidannya adalah penggelapan jo korupsi karena ini dana BUMN,” tambahnya.

Dalam kasus korupsi oleh para oknum pengurus pusat PWI yang santer diberitakan ribuan media di tanah air, negara dirugikan hampir 3 miliar rupiah. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada publik dan Dewan Penasehat PWI kepada Menteri BUMN.

Dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya semakin menguat manakala Bendahara Umum PWI, Marthen Selamet Susanto, telah memberikan informasi terkait kronologi dana cash back bantuan BUMN untuk UKW yang ditransfer ke rekening PWI. Dalam keterangan yang telah menyebar luas itu, Marthen menjelaskan bahwa dirinya terkaget-kaget ketika mendapat kabar ada uang keluar dalam jumlah besar dari rekening PWI tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Bendaraha Umum.

“Desas-desus cash back BUMN sudah merebak di beberapa kalangan pengurus PWI sebelum peringatan HPN 20 Februari 2024. ⁠Kabar ini saya redam dulu hingga peringatan HPN pada 20 Februari 2024 usai. Saya sebagai Ketua Pelaksana HPN tentu harus konsentrasi ke HPN agar acara berjalan lancar,” ungkap Marthen dalam prenyataan pers-nya setebal 2 halaman yang beredar beberapa hari ini.

Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor

Jakarta,- ketikterkini.com | Dugaan korupsi dana hibah Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) sebesar Rp.6 miliar oleh oknum pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berbuntut kecaman dari beberapa kalangan di tanah air. Sebagaimana diketahui, ramai diberitakan di ribuan media online se-nusantara bahwa dana Rp6 miliar yang disiapkan untuk kegiatan UKW ini sudah dicairkan sebesar Rp4,6 miliar untuk 30 wilayah provinsi. Namun realisasi pelaksanaannya hanya di 10 provinsi. Tak pelak kabar tersebut memunculkan polemik di antara sesama pengurus PWI pusat. 

Akhirnya Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo mengungkap kasus tersebut ke media, gara-gara ada dugaan penyerahan cashback sebesar Rp2,9 miliar ke oknum pegawai BUMN. Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/4/24) di Jakarta, Sasongko Tedjo secara tegas meminta kepada pengurus PWI pusat agar bantuan yang diberikan untuk UKW gratis di 30 provinsi itu seharusnya disalurkan secara utuh.

“Tidak ada yang namanya cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung perintah Presiden ke Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu dengan Presiden di Istana Negara, 7 November 2023,” kata Sasongko dalam keterangannya.

Terkait hal itu, menurut Sasongko, beberapa pengurus PWI yang terlibat dalam permasalahan ini sudah dimintai klarifikasi dalam rapat Dewan Kehormatan. Mereka yang sudah dipanggil untuk klarifikasi dugaan korupsi dan atau penggelapan dana BUMN itu antara lain Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Jenderalnya, Sayid Iskandarsyah.

Sementara itu, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, mengecam keras perbuatan oknum pengurus PWI yang diduga melakukan korupsi dana UKW tersebut. Tokoh pers nasional itu bahkan meminta agar tidak hanya para pihak yang terlibat korupsi itu diproses hukum, namun juga organisasi wartawan anak emas dewan pers itu dibubarkan sesegera mungkin.

“Organisasi pers bernama Persatuan Wartawan Indonesia harus dan mendesak untuk dibubarkan. Bagaimana mungkin lembaga peternak koruptor, Hendri Bangun dan gerombolannya itu bisa mengontrol dan mengkritisi pejabat dan aparat korup, sementara mereka juga adalah pelaku korupsi!?” tegas tokoh pers nasional yang dikenal sangat vokal ini dalam postingan WhatsApp-nya, Jum'at, 12 April 2024.

Dari lingkungan Parlemen, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fachrul Razi, menyampaikan bahwa kasus tersebut harus ditindak-lanjuti oleh aparat terkait. “Kita sangat menyayangkan jika organisasi pers sudah terkontaminasi perilaku koruptif. Hal ini pasti memperburuk penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi di tanah air. Siapa lagi yang akan menjadi pengontrol tingkah laku para pejabat dan aparat jika pilar keempat demokrasi sudah ikut menjadi pelaku korupsi?” ujar Senator dari daerah pemilihan Aceh ini, Senin, 15 April 2024.

Sejak kasus itu bergulir ke permukaan, berbagai pihak telah memberikan pernyataan sikap yang umumnya mengecam keras perilaku korupsi yang dilakukan oleh para terduga koruptor di organisasi yang semestinya menjadi contoh bagi para wartawan di tanah air ini. Saat ini, publik menunggu sikap dari pihak BUMN dan aparat penegak hukum atas kasus yang amat memalukan itu. ( * )

Seret Terduga Pelaku Penggelapan Uang UKW PWI ke Ranah Hukum Oleh: Dr. Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H., M.H

Jakarta,- ketikterkini.com - Sampai saat ini, Pers masih sebagai kekuatan (pilar) keempat (fourth estate) dalam negara demokrasi selain lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Dalam era digital ini muncul pula kekuatan kelima dalam negara demokrasi yani media sosial. 

Pilar utama Pers dalam eksistensinya adalah wartawan (journalist). Karena itulah, siapa pun yang menjadi wartawan harus memenuhi kualifikasi yang bagus, seperti latar belakang pendidikan minimal S1, jujur dan berani.

Sebuah perusahaan Pers yang berkualitas pasti diisi para wartawan yang berkualitas dan berintegritas.

Wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalismenya penuh dengan tantangan dan rintangan.

Salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi masalah yang dihadapi adalah para wartawan dari berbagai media Pers membentuk organisasi.

Organisasi yang dimaksud sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah bersama termasuk sebagai wadah untuk advokasi setiap masalah yang terjadi atau dialami wartawan dalam konteks kerjanya sebagai journalist. 

Salah satu organisasi wartawan tertua di Indonesia adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"PWI saat ini, sedang disoroti setelah ramainya pemberitaan terkait dugaan penyelewengan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diduga dilakukan beberapa oknum pengurus PWI Pusat yang bersumber dari dana bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai hibah dan/atau disalurkan melalui PWI".

"Membersihkan PWI dari masalah korupsi yang diduga dilakukan pengurus terasnya adalah tugas yang tidak mudah, tetapi harus dilakukan".

Sejumlah langkah yang perlu diambil untuk itu adalah, pertama, pembentukan komite independen, perlu disusun dengan cermat.

Komite ini harus terdiri dari individu-individu yang terpecaya dan independen serta memiliki integritas tinggi dalam menghadapi hal kasus korupsi.

"Selain itu, komite ini perlu diberikan kebebasan penuh dalam melakukan penyelidikan, tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang mungkin terlibat atau memiliki kepentingan tertentu".

Transparansi juga harus dijunjung tinggi, dengan semua proses penyelidikan dan hasilnya dibuka untuk diketahui publik.

"Langkah kedua, mendesak pengurus teras PWI yang diduga terlibat agar mengundurkan diri. Pengunduran diri para pengurus teras penting agar langkah hukum untuk mengusut dugaan penyelewenangan dana lebih mudah". 

"Mengambil tindakan hukum atas dugaan penyelewengan uang organisasi, tidak hanya memberikan sinyal kuat tentang komitmen terhadap integritas organisasi, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas terhadap tindakan korupsi".

Kerja sama dengan otoritas hukum, sebagai langkah ketiga, juga sangat penting.

PWI harus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku korupsi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, kerja sama ini juga dapat membantu memperkuat citra PWI sebagai lembaga yang serius dalam menangani masalah korupsi dan berkomitmen untuk tidak mentolerirnya.

"Komite Independen harus segera melaporkan dugaan penyelewengan dana yang dimaksud ke polisi atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kenapa harus ke KPK, karena uang tersebut berasal dari dana CSR BUMN". 

"Terduga pelaku jelas dijerat dengan pasal penggelapan (predicate crime/pidana pokok) dan bisa di-juncto-kan ke Pasal Pencucian Uang (UU Tindak Pidana Pencucian Uang)". 

"Selanjutnya, dalam memulihkan citra dan kepercayaan publik terhadap PWI, organisasi ini perlu melakukan langkah-langkah komunikasi yang efektif, menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik tentang tindakan yang diambil untuk menangani kasus korupsi ini, serta komitmen jangka panjang dan mencegahnya di masa depan, dapat membantu memperbaiki citra organisasi".

Langkah terakhir namun tidak kalah penting adalah memperkuat tata kelola organisasi.

"PWI perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem dan prosedur internalnya, termasuk pengawasan dan kontrol keuangan, untuk mencegah terulangnya kasus korupsi di masa mendatang".

Dengan melakukan perubahan yang diperlukan dalam tata kelola organisasi, PWI dapat memastikan bahwa integritas dan transparansi tetap menjadi nilai inti dalam menjalankan misinya.

"Dengan mengambil langkah-langkah ini secara serius dan berkomitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan, diharapkan PWI dapat pulih dari dampak korupsi dan kembali menjadi lembaga yang kuat dan dipercaya dalam mendukung profesi jurnalistik di Indonesia". ( * )